Lewat RUPA Future Society 2026, BRIN menguji cara baru meneliti masa depan: big data digabungkan dengan ilmu sosial, keterlibatan warga, dan strategic foresight di 10 provinsi.
Bisakah riset sosial bergerak lebih cepat daripada krisis yang sedang tumbuh? Pertanyaan itu kini diuji BRIN melalui program RUPA Future Society 2026 yang diumumkan pada 5 Oktober 2026. Melalui skema ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional membuka seleksi 10 tim untuk 10 provinsi, dengan dukungan dana hingga Rp250 juta per tim selama delapan bulan. Fokusnya bukan mencari jawaban instan, melainkan membangun cara membaca risiko demografi, lingkungan, dan demokrasi sebelum dampaknya terlihat penuh di permukaan.
Program ini masih berada pada tahap seleksi proposal, sehingga belum menghasilkan temuan riset ataupun rekomendasi kebijakan final. Namun justru di situlah letak pentingnya. Yang sedang diubah BRIN bukan hanya topik riset, melainkan cara kerja riset sosial itu sendiri: dari pola yang cenderung menjelaskan keadaan hari ini menjadi instrumen antisipasi untuk menghadapi polikrisis, yaitu situasi ketika berbagai krisis saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain.
Dari responden menjadi co-producer pengetahuan
Menurut penjelasan BRIN, RUPA Future Society 2026 menggabungkan empat komponen yang selama ini kerap berjalan terpisah: ilmu sosial-humaniora, big data, citizen social science, dan strategic foresight. Di atas kertas, kombinasi ini terdengar teknis. Tetapi maknanya cukup sederhana: data digital dipakai untuk menangkap pola besar, riset sosial dipakai untuk membaca konteks, warga dilibatkan bukan sekadar sebagai objek survei, dan foresight dipakai untuk menyusun kemungkinan lintasan masa depan.
Bagian yang paling menonjol adalah citizen social science. Dalam pendekatan ini, warga tidak hanya diminta menjawab pertanyaan peneliti, melainkan diposisikan sebagai co-producer data dan pengetahuan. Bagi Indonesia, ini penting karena banyak gejala sosial tidak terbaca utuh jika hanya diukur dari statistik agregat atau jejak digital. Ketimpangan pengalaman antarwilayah, antarumur, dan antarakses teknologi sering justru muncul paling jelas di tingkat komunitas.
Sepuluh provinsi, empat tema besar
BRIN menetapkan 10 provinsi sebagai lokus kajian: Aceh, Lampung, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Setiap tim akan mengusung salah satu dari empat tema utama, yakni transisi demografi, kualitas penduduk, penduduk-lingkungan-risiko masa depan, serta demokrasi masa depan. Proposal dibuka pada 1-15 Oktober 2026, sedangkan pelaksanaan riset dijadwalkan mulai November 2026 hingga pertengahan 2027.
Pemilihan tema itu menunjukkan bahwa risiko masa depan Indonesia tidak dilihat sebagai urusan tunggal. Perubahan iklim, dinamika penduduk, tekanan terhadap layanan sosial, dan transformasi politik digital saling terkait. Dalam kerangka seperti ini, riset tidak cukup berhenti pada pertanyaan berapa besar masalah hari ini, tetapi harus mulai memetakan kondisi apa yang dapat memperburuk atau meredakan masalah beberapa tahun ke depan.
Mengapa pendekatan ini relevan bagi Indonesia
Indonesia sebenarnya bukan baru sekali memakai horizon jangka panjang dalam perencanaan. RPJPN 2025-2045 dan sejumlah proses perencanaan nasional sudah mulai mengenal penggunaan strategic foresight untuk menghadapi ketidakpastian. Yang membedakan program BRIN ini adalah upaya membawa logika foresight ke level riset sosial yang lebih dekat dengan wilayah, komunitas, dan pengalaman warga sehari-hari.
Itu penting karena risiko sosial di Indonesia tidak muncul secara seragam. Tekanan demografi di satu provinsi bisa berbeda sama sekali dengan daerah yang menghadapi kerentanan ekologis atau perubahan ekonomi digital. Dengan memilih 10 provinsi yang beragam, BRIN tampaknya ingin menguji apakah model pembacaan masa depan bisa menangkap variasi lokal, bukan sekadar menghasilkan narasi nasional yang terlalu umum.
Janji besar, tetapi batasnya juga jelas
Meski menjanjikan, pendekatan ini membawa tantangan metodologis yang tidak kecil. Big data sosial, misalnya, sering memotret kelompok yang paling aktif secara digital, bukan seluruh warga. Jejak percakapan daring dapat membantu mendeteksi tren, tetapi tidak otomatis mewakili daerah dengan konektivitas rendah, kelompok lanjut usia, atau komunitas yang lebih banyak berinteraksi di luar platform digital.
Karena itu, klaim bahwa data besar bisa membaca masa depan harus diperlakukan hati-hati. Tanpa verifikasi lapangan dan pembacaan konteks sosial, big data mudah melahirkan bias representasi. Citizen social science juga tidak otomatis menyelesaikan masalah itu: partisipasi warga bisa kuat di satu daerah, tetapi lemah di daerah lain, tergantung kapasitas organisasi lokal, kepercayaan publik, dan cara tim riset membangun kolaborasi.
Apa yang perlu dipantau selanjutnya
Bagi publik, ukuran keberhasilan RUPA Future Society 2026 nanti bukan sekadar berapa proposal masuk atau berapa dana tersalurkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah BRIN dapat menghasilkan model riset yang benar-benar berguna untuk membantu pemerintah daerah, komunitas, dan pembuat kebijakan membaca sinyal awal risiko sebelum berubah menjadi krisis terbuka. Itu baru bisa dinilai setelah tim terpilih bekerja dan hasil awal mulai terlihat.
Untuk saat ini, program tersebut sebaiknya dibaca sebagai eksperimen institusional yang serius, bukan sebagai solusi yang sudah terbukti. Jika berhasil, ia bisa memperluas peran riset sosial di Indonesia dari penjelas masa kini menjadi alat navigasi masa depan. Jika gagal, kelemahannya kemungkinan justru akan menunjukkan pelajaran paling penting: bahwa membaca masa depan bukan hanya soal menambah data, melainkan soal siapa yang ikut mendefinisikan kenyataan sejak awal.
